KEDIRI (SuaraNahdliyin.id) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar rapat pleno untuk menentukan lokasi Muktamar ke-35 NU pada Selasa 7 Juli 2026 mendatang. Tim survei PBNU yang diketuai KH Ahmad Said Asrori sebagai Ketua Sterring Committee (SC) didampingi Sekretaris SC Prof Dr Muhammad Nuh mulai bekerja melakukan survei terhadap 9 pondok pesantren calon tuan rumah muktamar pada Sabtu dan Ahad (4-5/7/2026) besok yang hasilnya akan dilaporkan dalam rapat pleno PBNU.
Di antara 9 pondok pesantren itu, dua pondok pesantren besar di Jawa Timur, yakni Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang menjadi unggulan sebagai “duet tuan rumah” Muktamar ke-35 NU: Forum tertinggi NU ini akan dibuka di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang dan selanjutnya pelaksanaan dan penutupan muktamar digelar di Ponpes Lirboyo 1- 5 Agutus 2026.
Ahmad Chuvav Ibriy, Alumni Ponpes Lirboyo Tahun 1992
Pemilihan dua ponpes besar di Jatim ini dinilai sangat tepat. Banyak alasan baik terkait infrastruktur fasilitas, akomodasi, transportasi, hingga masalah spiritualitas yang membuat keduanya dipilih jadi tuan rumah Muktamar ke-35 NU. Apalagi mayoritas PWNU dan PCNU dari seluruh Indonesia sudah mendukung Ponpes Lirboyo menjadi tuan rumah Muktamar ke-35 NU.
Ahmad Chuvav Ibriy, Alumni Ponpes Lirboyo Tahun 1992, dalam tulisannya di Alif.id, mengemukakan sejumlah alasan kuat mengapa Ponpes Lirboyo harus didorong untuk jadi tuan rumah Muktamar ke-35 NU. Menurut ia, Muktamar ke-35 bukan hanya membutuhkan tempat yang memadai, tetapi juga suasana yang mampu menghadirkan kejernihan berpikir, keteduhan batin, serta kewibawaan moral.
“Dinamika Munas-Konbes di Ploso menjadi pelajaran bahwa forum sebesar Muktamar memerlukan ruang yang dapat meredakan ketegangan dan memperkuat persaudaraan. Dalam perspektif itu, Pondok Pesantren Lirboyo layak didorong sebagai tuan rumah Muktamar NU ke-35. Muktamar bukan sekadar agenda rutin lima tahunan, melainkan forum tertinggi yang menentukan arah perjalanan Nahdlatul Ulama. Karena itu, keberhasilan Muktamar tidak hanya diukur dari aspek administratif dan teknis penyelenggaraan, tetapi juga dari kemampuan menjaga marwah organisasi, adab musyawarah, dan suasana yang memungkinkan lahirnya keputusan-keputusan yang maslahat bagi jam’iyyah,” tulis Ahmad Chuvav Ibriy.
Rencana penyelenggaraan Muktamar ke-35 pada 1–5 Agustus mendatang, kata dia, tentu menjadi perhatian besar warga Nahdliyyin. Harapan agar Muktamar berjalan dengan teduh dan bermartabat semakin menguat setelah dinamika yang terjadi dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) pada 20–22 Juni 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri.
Dalam forum tersebut, pembahasan mengenai lokasi Muktamar menyita perhatian. Sidang pleno bahkan sempat menetapkan Pondok Pesantren Lirboyo sebagai tuan rumah melalui ketukan palu pimpinan sidang. Namun interupsi yang berkembang kemudian membuat suasana memanas hingga keputusan tersebut akhirnya dinyatakan batal. Terlepas dari berbagai pandangan mengenai aspek prosedural dan kewenangan, peristiwa tersebut menjadi pelajaran bahwa kewibawaan forum dan penghormatan terhadap mekanisme organisasi merupakan bagian penting yang harus dijaga bersama.
“Sejarah NU mengajarkan bahwa perbedaan pandangan tidak pernah menjadi alasan untuk memutus tali persaudaraan. Justru melalui musyawarah yang beradab, berbagai perbedaan dapat dipertemukan dalam bingkai kemaslahatan yang lebih besar. Karena itu, Muktamar harus dijaga agar tetap menjadi rumah bersama, bukan arena saling menegasikan. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam organisasi besar. Akan tetapi, dinamika yang berkembang tidak seharusnya menggerus marwah jam’iyyah. Muktamar semestinya menjadi ruang memperkuat ukhuwah, bukan arena yang mempertajam ketegangan. Karena itu, kebutuhan akan tempat yang mampu menghadirkan suasana lebih teduh dan kondusif menjadi semakin relevan,” katanya.
Dalam konteks itulah, Ahmad Chuvav Ibriy melanjutkan, penyelenggaraan Muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Lirboyo layak didorong secara sungguh-sungguh. Pilihan tersebut bukan semata persoalan geografis, melainkan menyangkut pesan moral, simbolik, sekaligus historis. Sebagaimana berkembang dalam komunikasi para masyayikh, terdapat amanah dari Romo KH Nurul Huda Jazuli, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, agar Muktamar mendatang dilaksanakan di Lirboyo yang diasuh Romo KH Anwar Manshur. Pandangan itu tentu lahir dari keprihatinan dan kecintaan terhadap kemaslahatan jam’iyyah.
“Ada beberapa alasan yang membuat Lirboyo patut dipertimbangkan. Pertama, pesantren ini memiliki tradisi keteduhan dan relatif jauh dari hiruk-pikuk politik praktis. Lingkungan seperti ini sangat diperlukan agar seluruh peserta Muktamar dapat bermusyawarah dengan kepala dingin dan hati yang jernih. Muktamar memerlukan ruang yang mampu meredakan suhu, bukan sebaliknya. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan suara yang paling keras. Banyak keputusan besar justru lahir dari suasana yang tenang, penuh penghormatan, dan disertai kejernihan hati. Tradisi pesantren selama ini telah membuktikan bahwa keteduhan sering kali lebih mampu melahirkan kebijaksanaan dibanding hiruk-pikuk pertarungan kepentingan,” katanya.
Kedua, lanjutnya, penyelenggaraan di Lirboyo merupakan bentuk penghormatan kepada para masyayikh sepuh yang selama puluhan tahun menjaga tradisi keilmuan dan mengabdi kepada umat. Dalam tradisi Nahdliyyin, takrim kepada para ulama bukan hanya budaya, tetapi juga bagian dari menjaga keberkahan perjuangan.
Ketiga, Lirboyo dikenal sebagai salah satu pusat pengkajian kitab turats terbesar di Indonesia. Tradisi intelektual yang hidup di dalamnya dapat memperkuat marja’iyyah ilmiyyah NU sehingga Muktamar tidak hanya menjadi forum organisatoris, tetapi juga ruang yang memadukan kebijaksanaan, kedalaman ilmu, dan kematangan berpikir.
“Keempat, pesantren selalu identik dengan kesederhanaan dan semangat khidmah. Menyelenggarakan Muktamar di lingkungan pesantren sekaligus menjadi penegasan bahwa NU tetap berpijak pada nilai-nilai yang diwariskan para muassis. Kemuliaan organisasi tidak selalu ditentukan oleh kemegahan fasilitas, melainkan oleh ketulusan pengabdian dan kekuatan persaudaraan. Kelima, secara historis NU lahir dari rahim pesantren. Karena itu, menjadikan pesantren sebagai lokasi Muktamar memiliki makna simbolik yang sangat kuat. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, pesantren tetap menjadi pusat gravitasi moral dan keilmuan Nahdlatul Ulama,” katanya.
Pengalaman Munas-Konbes di Ploso memberikan pelajaran berharga bahwa keputusan-keputusan besar memerlukan kejernihan hati sekaligus suasana yang kondusif. Kewibawaan forum harus dijaga, sementara perbedaan pandangan hendaknya tetap disalurkan melalui mekanisme organisasi yang telah disepakati. Sebab, yang dipertaruhkan sesungguhnya bukan hanya sebuah keputusan, melainkan marwah jam’iyyah itu sendiri.
“Atas dasar itulah, Muktamar ke-35 yang akan berlangsung pada 1–5 Agustus mendatang selayaknya diselenggarakan di Pondok Pesantren Lirboyo. Pilihan tersebut bukan dimaksudkan untuk memenangkan pihak tertentu, melainkan sebagai ikhtiar menghadirkan suasana yang lebih teduh, lebih bermartabat, dan lebih mencerminkan jati diri Nahdlatul Ulama sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah yang berakar pada tradisi pesantren,” katanya.
“Barangkali inilah saat yang tepat untuk kembali menegaskan bahwa kekuatan utama Nahdlatul Ulama bukan terletak pada gemerlapnya panggung, melainkan pada kokohnya tradisi, keberkahan para masyayikh, serta semangat khidmah yang diwariskan para pendiri. Dalam perspektif itu, Lirboyo bukan sekadar pilihan tempat, melainkan simbol kembalinya Muktamar kepada suasana yang lebih teduh dan lebih dekat dengan akar pesantren. Semoga Muktamar ke-35 menjadi momentum memperkuat persatuan, melahirkan keputusan yang maslahat, serta semakin mengokohkan NU sebagai rumah besar yang dibangun di atas fondasi ilmu, adab, dan khidmah. Wallāhu a’lam,” tutupnya. (jok)
